Dr. Sholeh Basyari Analisis Polemik Nasab, Kaitkan dengan Dinamika Sosial Politik dan Peran Negara
Dalam paparannya, Dr. Sholeh memulai dengan menelusuri sejarah internal Nahdlatul Ulama (NU) pada periode pra-Orde Baru. Ia merujuk pada kasus Subhan Zainuri Ihsan, mantan Wakil Ketua PBNU yang diberhentikan.
Menurut Dr. Sholeh, pemberhentian tersebut terkait dengan penggunaan nama keluarga yang dianggap tidak sesuai dengan garis keturunan ayah kandungnya. Ia menyebutkan bahwa keputusan ini diambil pada masa kepemimpinan KH Bisri Syansuri sebagai Rais Aam PBNU.
"Beliau dipecat oleh Kiai Bisri saat itu Rais Aam karena menggunakan nasab yang bukan nasab ayah kandungnya," ujar Dr. Sholeh dalam forum tersebut.
Selain merinci sejarah PBNU, Dr. Sholeh juga menyoroti penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ia mengaitkan kajian tersebut dengan konsep postkolonial dan nasionalisasi sosial.
Ia berpendapat bahwa nasionalisasi tidak terbatas pada sektor ekonomi, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia pasca-kemerdekaan terhadap perusahaan-perusahaan warisan kolonial Belanda, melainkan juga dapat dipahami dalam konteks sosial dan keagamaan.
Dr. Sholeh menyinggung korespondensi antara Presiden pertama RI, Soekarno, dan Ahmad Hassan dari Persatuan Islam (Persis) mengenai isu sayyid dan habaib di Indonesia. Menurutnya, isu ini merupakan bagian dari pembahasan mengenai relasi sosial dan struktur kelas dalam masyarakat Muslim Indonesia.
Lebih lanjut, Dr. Sholeh mengaitkan perkembangan polemik nasab dengan meningkatnya perhatian negara terhadap isu tersebut. Ia menyoroti pertemuan Kiai Imaduddin dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.
Ia menilai diskursus mengenai nasab telah berkembang dari forum-forum dakwah, media sosial, hingga kalangan akademisi, dan kini mulai merambah ke ranah negara.
"Sekarang ini yang tertinggi adalah negara hadir di situ," tegasnya.
Dalam forum tersebut, Dr. Sholeh membandingkan riset Kiai Imaduddin dengan penelitian orientalis Belanda, Snouck Hurgronje, pada masa kolonial. Ia menyebutkan bahwa hasil penelitian Snouck kala itu digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai dasar kebijakan sosial-politik terhadap masyarakat Muslim di Nusantara.
Sebaliknya, ia berpandangan bahwa penelitian Kiai Imaduddin berpotensi menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan sosial dan keagamaan di Indonesia apabila mendapat atensi dari negara.
Dr. Sholeh juga menekankan pentingnya dukungan terhadap penelitian lanjutan, yang menurutnya dapat mencakup kajian arkeologis dan genealogis di berbagai wilayah, termasuk Yaman dan kawasan Kaukasus.
Ia menambahkan bahwa polemik nasab tidak hanya menyangkut persoalan genealogis semata, tetapi juga bersinggungan dengan aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi.
Menurutnya, identitas keturunan Nabi Muhammad SAW dalam masyarakat dapat memiliki implikasi sosial dan legitimasi kultural tersendiri.
Pada kesempatan yang sama, Dr. Sholeh juga mengemukakan pandangan Soekarno mengenai aristokrasi dan kesetaraan sosial dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa Soekarno memiliki perhatian terhadap isu ini karena pengaruh pemikiran sosialisme yang dipelajarinya pada masa muda.
Ia mengingatkan bahwa konsep dasar Islam menekankan ketakwaan sebagai ukuran utama, bukan status keturunan maupun kelas sosial.
Dr. Sholeh turut menilai perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap organisasi-organisasi keagamaan non-mainstream sebagai salah satu perkembangan menarik dalam dinamika kebijakan keagamaan nasional.
Forum diskusi tersebut secara komprehensif mengulas perkembangan polemik nasab yang belakangan ini menjadi sorotan di berbagai platform media sosial, forum akademik, dan komunitas keagamaan di Indonesia.